Ini Pujian Erick Thohir untuk Jokowi usai Debat


Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo makin memperlihatkan kematangan seorang pemimpin dan negarawan saat melakoni debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Sabtu (30/3) malam. Di ajang debat yang membahas masalah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional, Jokowi mampu beradu gagasan dengan Prabowo Subianto.

Padahal sebelum debat dimulai, beberapa pengamat menilai materi debat IV akan lebih dikuasai Capres 02 yang punya latar belakang militer. Namun, dalam berbagai adu argumen dan program kerja, terlihat dengan jelas bahwa Jokowi lebih fasih saat menerangkan dengan rinci empat masalah yang dibahas.

“Saya menilai, Jokowi sangat tenang sekali dan menguasai materi debat seri empat itu. Ia mampu mementahkan segala argumentasi Prabowo, dengan menunjukkan hasil kerja. Bahkan, dengan istilah yang kekinian, Dilan, atau Digital Melayani, Jokowi menunjukkan ketenangan saat debat berlangsung,” ujar Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir usai menonton Debat IV yang disiarkan langsung stasiun televisi.

Erick menambahkan, ketenangan yang diperlihatkan Jokowi tak hanya saat melontarkan istilah-istilah yang cerdas, seperti Dilan, E-Procurement, E-Government, atau E-Budgeting, tapi Jokowi juga menonjolkan sikap kearifan dan negarawan saat memberikan contoh kepada Prabowo. “Waktu Prabowo mengeluh soal dirinya dituduh, Jokowi dengan tenang bilang, “saya juga sering dituduh, pak, tapi tenang saja”. Saya salut karena sikap negawaran Jokowi semakin terlihat,” ungkapnya.

Kepiawaian Jokowi, dinilai Erick, juga diperlihatkan saat membahas mengenai masalah pertahanan dan keamanan. Di bidang yang sebenarnya dikuasai Prabowo, malah berlangsung sebaliknya. Jokowi lebih mahir dalam menjelaskan bagaimana sistem pertahanan dan keamanan dibangun.

“Jokowi sangat tenang, tidak emosi, dan matang sekali. Kalimat, “Pak Prabowo tidak percaya dengan TNI kita,”, merupakan pernyataan yang cukup menohok dan tegas. Apalagi, Jokowi bercerita bahwa dirinya melihat langsung ke perbatasan di Natuna atau Sorong. Penjelasan soal investasi alutsista TNI dalam industri militer, termasuk juga dalam menghadapi perang terbuka dan tehnologi, sangat cerdas untuk pengalihan tehnologi,” tambah Erick.

Penjelasan Jokowi mengenai pendekatan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, dinilai Erick juga sangat prima. Menurutnya, dengan menggunakan pendekatan sebagai negara yang mayoritas muslim, Jokowi mampu menjelaskan usaha-usaha yang sudah dilakukan dan hal itu merupakan kekuatan diplomasi Indonesia.

Pujian atas penampilan Jokowi matang, juga diungkapkan para penonton acara Nobar Debat IV Pilpres yang berlangsung di The Hall, Senayan City, Jakarta. Pernyataan Jokowi mengenai Dilan atau “Digital Melayani” atau teknologi basis menunjukkan bahwa Jokowi sudah berpikir tiga langkah ke depan dibandingkan capres 02.

“Sulit jika Prabowo masih berfikir bahwa digital tidak penting. Pola pikirnya tidak sama. Sementara, Jokowi sudah berpikir soal pelayanan cepat dan digital. Saya suka pemikiran Jokowi yang ingin mengubah kultur budaya masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi era digital agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Asty, relawan yang khusus datang dari Malaysia.

(JPC)

https://fajar.co.id/2019/03/31/ini-pujian-erick-thohir-untuk-jokowi-usai-debat/

0 komentar:

GRACE NATALIE BONGKAR KEDOK KEBOHONGAN PRABOWO-SANDI (Dengar Sampai Tuntaaaaaas !! )

POLITIK AKAL SEHAT, POLITIK KAUM MUDA (PIDATO LENGKAP SIS GRACE NATALIE DI FESTIVAL 11 PSI BANDUNG)


0 komentar:

Berantas Pemerasan terhadap Rumah Ibadah


Berantas Pemerasan terhadap Rumah Ibadah
Juru Bicara PSI, Azmi Abu Bakar menyatakan, rumah ibadah Vihara dan Klenteng/Bio seringkali mengalami beragam modus pemerasan. Hal ini ia temukan setelah mengunjungi sejumlah rumah ibadah tersebut bersama tim dari Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang ia dirikan.

Azmi menilai, hal ini terjadi akibat residu diskriminasi secara sistematis dan terlembaga terhadap etnis Tionghoa sejak masa Orde Baru melalui Inpres No 14 Tahun 1967. Selain membatasi budaya etnis Tionghoa, inpres tersebut juga membatasi kebebasan beragama yang berdampak pada eksistensi rumah ibadah mereka. Akibatnya, meskipun Vihara dan Klenteng/Bio bukanlah rumah ibadah khusus bagi etnis Tionghoa, namun turut mendapat beragam modus pemerasan karena memang mereka (Etnis Tionghoa) sebagian besar menjadi jamaah rumah ibadah tersebut


“Ini terjadi akibat residu diskriminasi yang sistematis dan terlembaga sejak masa orba melalui Inpres No 14 tahun 1967. Meskipun Vihara dan Klenteng/Bio bukanlah rumah ibadah khusus bagi etnis Tionghoa, namun turut mendapat beragam modus pemerasan karena memang mereka (Etnis Tionghoa) sebagian besar menjadi jamaah rumah ibadah tersebut,” kata Azmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3).

Azmi mengatakan, modus para pelaku pemerasan, baik atas nama masyarakat atau organisasi, adalah melalui berbagai proposal kegiatan, menjual buku dan kalender tahunan, bahkan ada yang secara terang-terangan memaksa minta bantuan keuangan dengan ancaman. Para pelaku, lanjut Azmi, menganggap jamaah Etnis Tionghoa adalah ‘gudang uang’ dan pantas diperlakukan demikian. Hal ini diperkuat oleh stigma terhadap Etnis Tionghoa yang terbentuk sejak lama.


“Modusnya, baik atas nama masyarakat atau organisasi, adalah melalui berbagai proposal kegiatan, menjual buku dan kalender tahunan, bahkan ada yang secara terang-terangan memaksa minta bantuan keuangan dengan ancaman. Para pelaku menganggap jamaah Etnis Tionghoa adalah ‘gudang uang’ dan pantas diperlakukan secara demikian. Hal ini diperkuat oleh stigma terhadap Etnis Tionghoa yang terbentuk sejak lama,” jelas Azmi yang merupakan Caleg DPR RI dapil Banten III.

Untuk itu, Azmi menyatakan, jika terpilih sebagai Anggota DPR RI, ia akan memberantas berbagai modus pemerasan terhadap rumah ibadah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Bagi Azmi, membiarkan modus pemerasan ini terus berlangsung sama saja dengan memelihara praktik ketidakadilan dan diskriminasi di bumi Indonesia.


“Memberantas berbagai modus pemerasan terhadap rumah ibadah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini adalah salah satu agenda saya. Kalau ini dibiarkan terus berlangsung, sama saja dengan memelihara praktik ketidakadilan dan diskriminasi di bumi Indonesia,” pungkas salah satu caleg terbaik pilihan majalah TEMPO ini.

Source : https://psi.id/

0 komentar:

Soal 'Tarif MRT Mikir 17 April', NasDem Pertanyakan Janji Kampanye Anies


Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, kecewa berat dengan keputusan terbaru soal tarif MRT. Bestari mengatakan batalnya tarif maksimum MRT Rp 8.500 mengkhianati hasil rapat yang digelar sebelumnya.

"Saya kira begini, kesepakatan kemarin itu Rp 8.500 dari ujung ke ujung. Jadi yang hari ini, yang berkembang berbeda, saya kira itu adalah pengkhianatan terhadap hasil rapat kemarin. Itu tidak dapat ditolerir karena Rp 8.500 itu dari pikiran kita dan itu sudah dari ujung ke ujung. Tiba-tiba diganti dengan ada maksimal Rp 14.000 lah. Maksimum itu sudah Rp 8.500," kata Bestari saat dihubungi, Selasa (26/3/2019) malam.



Bestari heran dengan timbulnya nominal tarif yang melebihi Rp 8.500. Menurutnya, perubahan hanya bisa dilakukan jika digelarnya kembali Rapimgab DPRD DKI Jakarta. Terlebih nominal Rp 8.500 hasil rapat sudah diumumkan ke publik.

"Ya, karena itu sudah di-publish kepada rakyat. Tiba-tiba diubah. Yang boleh mengubah itu hanya rapat yang sama. Jadi itu dilakukan secara tidak bertanggung jawab menurut saya. Dan kami, kami fraksi NasDem tidak pernah memberi kewenangan kepada pimpinan dewan untuk mengubah itu," ungkapnya.



Bestari mengatakan MRT ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Selama ini yang kerap membuat kemacetan, menurut Bestari, adalah warga yang punya kemampuan ekonomi cukup karena membawa kendaraan pribadi.

Dia mengatakan jika tarif MRT tetap tinggi, maka yang bisa memanfaatkan hanya kalangan mampu. Pada poin ini, Bestari menyinggung janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

"Ini (tarif Rp 8.500) adalah implementasi dari janji-janji kampanye dahulu yang kita back up sebetulnya Pak Gubernur, ingin membahagiakan rakyat Jakarta? Atau sekarang sudah berganti janjinya hanya ingin membahagiakan rakyat Jakarta yang mampu saja?" tuturnya.

Bestari tak sepakat bila tarif MRT Rp 8.500 ditentukan karena terkait 17 April atau hari pemungutan suara Pemilu 2019. Dia mengatakan tarif tersebut ditentukan tanpa ada kaitan dengan politik.

Dia juga menegaskan penentuan tarif ini tak ada kaitan dengan kepentingan Presiden Joko Widodo yang tengah berkontestasi di Pilpres. Bestari mengatakan tarif MRT ditentukan dengan mempertimbangkan rakyat bawah.

"NasDem tak melihat ini dengan kampanye atau pemilu. Tapi kita sedang mengapresiasi dengan apa yang dicita-citakan gubernur: Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Warganya sudah bahagia dengan Rp 8.000 kemudian dibuat tidak bahagia lagi. Bagaimana coba?" kata dia.

"Saya melihat inkonsistensi yang kemudian mengarahkan ini ke pemilu dan mengarahkan ini ke kepentingan Presiden. Nggak ada itu. Ini murni kita berpikir untuk rakyat. Jadi jangan keseleo lidah mulu Pak Gubernur," ucap dia.

Sebelumnya, Anies pagi tadi berbicara soal penetapan tarif MRT oleh DPRD DKI. Anies berharap keputusan penetapan tarif MRT tidak dilatarbelakangi urusan pemilu.

"Karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan, maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ujar Anies kepada wartawan di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya, Selasa (26/3).
(jbr/aan)

https://news.detik.com/berita/d-4484933/soal-tarif-mrt-mikir-17-april-nasdem-pertanyakan-janji-kampanye-anies

0 komentar:

Pak Ndul : Hemat Waktu Dan Tenaga Menjelang Pileg



0 komentar:

Bukan Cuma Amerika, Jokowi Juga Membuat Cina Tak Berdaya


0 komentar:

Seruan Moral KWI Mencerahkan dan Layak Jadi Panduan


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat mengapresiasi seruan moral bagi umat Katolik di Indonesia terkait Pemilu 2019 yang dikeluarkan Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia ( KWI).
“Seruan tersebut amat mencerahkan dan bermanfaat sebagai panduan bagi umat Katolik dalam menghadapi Pemilu 2019,” kata Caleg DPR RI PSI dari Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor), Suci Mayang Sari, dalam keterangan pers, Sabtu 2 Maret 2019.
Pada seruan tersebut, KWI meyakini politik itu pada dasarnya baik karena merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan bersama. Politik dalam dirinya sendiri mengandung nilai-nilai luhur seperti pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab.
“Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai PSI. Kami berpolitik dipicu kesadaran bahwa politik adalah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang, bukan demi pencapaian kekuasaan semata,” kata Mayang yang juga Bendahara Umum DPP PSI.


KWi melanjutkan, dunia politik harus diisi orang-orang yang mempunyai kapasitas, loyalitas, integritas, dan dedikasi tinggi dalam mengemban jabatan serta menggunakan kekuasaan.
“Di PSI, kami secara serius mengejar kualitas calon legislatif semacam itu dengan menggelar seleksi secara terbuka, dengan melibatkan para panelis independen, tidak ada lagi praktik “beli kucing dalam karung” seperti yang terjadi di partai-partai lain,” lanjut Mayang.
Seruan untuk tidak golput pun layak diapresiasi. Mayang menegaskan, mustahil mendapat kandidat, presiden atau calon legislatif, yang tanpa cacat. Pasti ada saja kekurangannya.
“Ketika hak pilih tidak digunakan, sebenarnya kita sedang memberi jalan bagi calon yang kekurangannya paling banyak untuk melenggang ke kekuasaan. Secara ekstrem, golput membiarkan orang jahat berkuasa,” ujar Mayang.
Hal yang harus disadari, tambah Mayang, kehidupan semua warga senantiasa terkait dengan politik. Mustahil mengelak dari politik.
“Karena itu, pastikan bahwa pengemban jabatan politik adalah mereka yang kompeten, punya integritas, dan berdedikasi tinggi – seperti disampaikan KWI,” kata Mayang.
KWI juga memaparkan sejumlah hal yang harus diperhatikan warga sebagai pemilih. Salah satunya, memilih kandidat yang berani menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi.
“Nah, dalam soal ini, para pemilih harus cermat. Banyak kandidat atau partai yang mengaku menjunjung toleransi. Pada kenyataannya mereka diam saat, misalnya, ada rumah ibadah yang ditutup dengan paksa. Berbeda dengan PSI yang konsisten, tak ada beda antara ucapan dan perbuatan,” pungkas aktivis 98 ini.

Source : https://psi.id/berita/2019/03/02/seruan-moral-kwi-mencerahkan-dan-layak-jadi-panduan/

0 komentar:

Popular Post

Contact

Powered by Kristian Thomas.