Di Komnas Perempuan, Ketum PSI Dapat Buku soal Perda Diskriminatif

Kristian Thomas         No comments


Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nataliemembahas tentang peraturan daerah (perda) berbasis agama dengan komisioner Komnas Perempuan. Selepas diskusi, Grace mendapat dua buku.

"Komnas Perempuan tadi memberi dua buah buku yang isinya kajian akademik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan," ucap Grace selepas diskusi di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Buku-buku itu berjudul 'Atas Nama Otonomi Daerah: Lembaga Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia' dan 'Pedoman Penguji Kebijakan Konstitusional'. Grace pun merasa tidak sendirian karena ada kajian akademis lain yang juga menyoroti tentang perda berbasis agama yang berpotensi menyebabkan intoleransi dan diskriminasi.

"Dan hasilnya memang mencengangkan. Dari 421 perda diskriminatif yang mayoritas memang perda diskriminatif ini mengatasnamakan agama tertentu," kata Grace.

Grace juga menyebut 333 perda dari 421 perda yang dinilainya diskriminatif itu menyasar perempuan. Dia menyebut salah satu pembatasan seperti jam malam untuk perempuan.

"(Sebanyak) 333 perda, itu artinya hampir 80 persen aturan dalam perda diskriminatif tersebut itu menyasar kaum perempuan, membatasi perempuan beraktivitas dengan menerapkan jam malam, dengan siapa mereka bisa beraktivitas, kemudian larangan-larangan atau aturan terkait dengan berpakaian dan sebagainya," ucap Grace.

Menurut Grace, penerapan jam malam itu berefek serius bagi perempuan, khususnya yang bekerja. Hal itulah yang disebut Grace menjadi salah satu perjuangan PSI.

"Mereka ini adalah pencari nafkah, ada banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga istilahnya tadi peka ya, perempuan kepala rumah tangga inilah yang menjadi korban dari perda-perda diskriminatif oleh para politikus avonturir yang tidak mau repot berpikir bagaimana caranya punya program yang baik untuk menyejahterakan masyarakat. Mereka pakai atas nama agama," kata Grace.

"Inilah yang tidak kami dukung. Karena itu, kami mengatakan kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik," imbuhnya.


Sementara itu, komisioner Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan perda-perda diskriminatif yang dicatat oleh Komnas Perempuan tidak semua berbasis agama. Namun, menurutnya, memang ada perda yang menggunakan tafsir agama untuk membatasi ruang gerak.

"Tapi memang ada perda-perda yang menggunakan tafsir-tafsir agama, misalnya di satu daerah ada kalau hari Minggu tidak boleh berjualan karena dianggap mayoritas agama di sana beribadah. Sama juga dengan yang di bulan Ramadan karena mayoritas beribadah juga tidak boleh berjualan. Jadi itu yang namanya menggunakan tafsir agama. Jadi kami lebih suka menggunakan kebijakan diskriminatif karena mereka membatasi ruang gerak orang untuk bisa menikmati hak konstitusional," ucap Azriana. (dhn/dhn)

https://news.detik.com/berita/4308316/di-komnas-perempuan-ketum-psi-dapat-buku-soal-perda-diskriminatif





Published by Kristian Thomas

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Si vous n'avez pas eu la chance de prendre dans tous.
Follow us Google+.

0 komentar:

Popular Post

Contact

Powered by Kristian Thomas.