Guntur Romli: Ada Upaya Menjadikan Indonesia Seperti Suriah yang Hancur Lebur dengan Radikalisme



Ada Upaya Keji Menjadikan Indonesia Seperti Suriah yang Hancur Lebur dengan Radikalisme. Ini Perbandingan Radikalisme di Suriah dan Indonesia.

https://youtu.be/aBlkAdaO0NY

Di ILC tadi malam, saya tegaskan soal upaya keji ini, ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah. Dengan melihat perbandingan antara radikalisme di Suriah dan Indonesia. Ada pola-pola yang sama.

Saya mengutip testimoni dari M. Najih Arromadoni alumnus Universitas Ahmad Kuftaro Damaskus, Suriah dan Sekjen Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami).

Pertama. Politisasi agama. Dalam hal ini politisasi Islam. Dengan mengubah masjid yg awalnya adalah jantung ibadah umat Islam, menjadi jantung demonstrasi dan penggalangan massa. M. Najih membandingkan yang terjadi di Masjid Umawi Damaskus yg awal-awalnya dipakai demo menentang Presiden Bashar Assad dengan Masjid Istiqlal yang 2-1 tahun lalu dinaikkan sebagai pusat demonstrasi di Jakarta.

Kedua. Menyerang Pemerintah yang sah. Kalau di Suriah ada Gerakan "Irhal Bashar Assad" (Pergi Presiden Bashar Assad!) Kalau di Indonesia ada gerakan Ganti Presiden. Kemudian Pemerintah yang sah diframing (dibingkai) dgn isu-isu keji. Bashar Assad dituduh Syiah, Jokowi dituduh PKI. Bashar Assad dituduh antek Iran dan Rusia, Jokowi dituduh antek China. Tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah yang sah.

Ketiga. Pembunuhan karakter terhadap ulama. Di Suriah ada Syaikh Muhammad Ramadhan al-Buthi dijelek-jelekkan sampai dibunuh. Di Indonesia ulama-ulama mumpuni difitnah. Prof Quraish Shihab dituduh Syiah. Kiai Said Aqil dituduh Syiah. Gus Mus dituduh liberal. Kiai Ma'ruf Amin dituduh penjilat. Ini pembunuhan karakter terhadap ulama untuk memisahkan umat Islam dari ulama. Inj delegitimasi keji terhadap ulama, agar umat jauh dari ulama-ulama yang benar. Supaya "ulama jadi-jadian" mereka bisa ambil alih.

Keempat. Meruntuhkan sistem pemerintahan dan negara dengan menggantinya dengan khilafah. Di negeri ini juga muncul gerakan-gerakan pro Khilafah dgn membawa-bawa klaim "bendera tauhid".

Ini upaya-upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah. Yang harus kita cegah.

Mohamad Guntur Romli

#TolakRadikalisme #TolakKhilafah  #NKRIHargaMati #IndonesiaDamai

0 komentar:

Ikuti Jejak PSI, PDIP Tegas Tolak Perda Syariah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara tegas menyatakan menolak adanya perda syariah atau injil. (jpnn/jawapos.com)

Fenomena penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda)  syariah terus berlanjut. Kali ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun mengaku memiliki pandangan sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Jenderal PDIP  Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak setuju adanya perda syariah. Menurutnya peraturan baik di daerah maupun tingkat nasional seluruhnya harus berdasarkan hukum konstitusi.

"Buat kami memang tidak ada namanya perda syariah yang ada peraturan daerah kabupaten mana, peraturan daerah kota mana, peraturan daerah provinsi mana yang ada ya seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita," kata Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menyebut bahwa bahwa Indonesia merupakan negara berbasis hukum, bukan berlandaskan agama.

Namun, Hasto menyebut bahwa ada daerah-daerah tertentu yang dimaklumi menggunakan Perda Syariah karena faktor sejarah. Seperti Daerah Istimewa Aceh. "Kalau daerah lain berbeda karena situasi kesejarahan dan latar belakang politik seperti di Aceh," ungkap Hasto.

"Prinsipinya seluruh peraturan per undang-undangan termasuk Perda harus sesuai hukum konstitusi. Tidak boleh ada yang bertentangan dan kemudian bagi yang mengawal itu melalui faraksi," sambungnya.

Di sisi lain, meski ada perbedaan pendapat antar partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf terkait Perda Syariah dipastikan Hasto tidak akan menganggu internal koalisi.
(sat/JPC)

Source : https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/11/2018/ikuti-jejak-psi-pdip-tegas-tolak-perda-syariah

0 komentar:

Jokowi akan Lantik Andika Perkasa Jadi KSAD Pagi Ini


Andika Perkasa saat menjabat Danpaspampres.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Letjen Andika Perkasa menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Andika menggantikan Jenderal Mulyono, yang masuk masa pensiun pada Januari 2019.

Pelantikan Andika akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/11/2018), pukul 09.00 WIB.

"Andika (KSAD yang baru) insyaallah jam 9 nanti (dilantik Presiden Jokowi), mudah-mudahan tidak ada halangan melintang," ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Kamis (22/11).


Nama Andika sebelumnya sudah santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika saat ini menjabat Pangkostrad. Sebelumnya, Andika pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan pernah menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

https://news.detik.com/berita/d-4311657/jokowi-akan-lantik-andika-perkasa-jadi-ksad-pagi-ini

0 komentar:

Prabowo Miris dengan Karier Pemuda Kini: Lulus SMA Jadi Sopir Ojek


Prabowo Subianto (Charolin Pebrianti/detikcom)

Jakarta - Prabowo Subianto berbicara soal jalur karier pemuda yang sedang tren saat ini. Ia menyoroti banyaknya pemuda yang setelah lulus SMA memilih berkarier menjadi sopir ojek.

Dalam Indonesia Economic Forum 2018, Prabowo berpidato dengan bahasa Inggris. Ia berbicara tentang berbagai hal, termasuk mengemukakan data soal Indonesia.

"Saya harap, saya tidak ingin melukai perasaan siapa pun, tetapi ini sifat pemimpin politik, semua yang kami katakan dapat digunakan untuk melawan kami," kata Prabowo di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Prabowo lalu menyimpulkan pidatonya dengan kenyataan saat ini yang tergambar lewat meme. Melalui power point, ia menunjukkan meme gambar 4 penutup kepala, yakni SD-SMP-SMP kemudian helm berwarna hijau.

"Yang paling di sebelah kanan adalah topi SD, setelah ia lulus, ia pergi ke SMP, setelah ia lulus, ia pergi ke SMA, dan setelah lulus dari SMA, ia menjadi pengemudi ojek. Sedih, tetapi ini kenyataan," sebut Prabowo.

Hal-hal semacam itulah yang membuat eks Danjen Kopassus tersebut ingin membawa perubahan bagi Indonesia. Prabowo ingin pemuda Indonesia memiliki karier yang bagus.

"Ini adalah gairah saya, ini adalah dorongan batin saya, saya tidak merasa bahagia. Saya ingin pemuda Indonesia untuk menjadi pengusaha, insinyur, pilot," sebutnya.

"Juga memiliki restoran sendiri dan tidak menjadi pelayan di restoran, juga memiliki kafe sendiri, juga perusahaan sendiri, juga memiliki pertanian, dan tidak hanya menjadi kuli, itulah yang mendorong saya. Terima kasih banyak," tambah Prabowo.(elz/tor)

Source : https://m.detik.com/news/berita/d-4311141/prabowo-miris-dengan-karier-pemuda-kini-lulus-sma-jadi-sopir-ojek



0 komentar:

Di Komnas Perempuan, Ketum PSI Dapat Buku soal Perda Diskriminatif



Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Nataliemembahas tentang peraturan daerah (perda) berbasis agama dengan komisioner Komnas Perempuan. Selepas diskusi, Grace mendapat dua buku.

"Komnas Perempuan tadi memberi dua buah buku yang isinya kajian akademik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan," ucap Grace selepas diskusi di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Buku-buku itu berjudul 'Atas Nama Otonomi Daerah: Lembaga Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia' dan 'Pedoman Penguji Kebijakan Konstitusional'. Grace pun merasa tidak sendirian karena ada kajian akademis lain yang juga menyoroti tentang perda berbasis agama yang berpotensi menyebabkan intoleransi dan diskriminasi.

"Dan hasilnya memang mencengangkan. Dari 421 perda diskriminatif yang mayoritas memang perda diskriminatif ini mengatasnamakan agama tertentu," kata Grace.

Grace juga menyebut 333 perda dari 421 perda yang dinilainya diskriminatif itu menyasar perempuan. Dia menyebut salah satu pembatasan seperti jam malam untuk perempuan.

"(Sebanyak) 333 perda, itu artinya hampir 80 persen aturan dalam perda diskriminatif tersebut itu menyasar kaum perempuan, membatasi perempuan beraktivitas dengan menerapkan jam malam, dengan siapa mereka bisa beraktivitas, kemudian larangan-larangan atau aturan terkait dengan berpakaian dan sebagainya," ucap Grace.

Menurut Grace, penerapan jam malam itu berefek serius bagi perempuan, khususnya yang bekerja. Hal itulah yang disebut Grace menjadi salah satu perjuangan PSI.

"Mereka ini adalah pencari nafkah, ada banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga istilahnya tadi peka ya, perempuan kepala rumah tangga inilah yang menjadi korban dari perda-perda diskriminatif oleh para politikus avonturir yang tidak mau repot berpikir bagaimana caranya punya program yang baik untuk menyejahterakan masyarakat. Mereka pakai atas nama agama," kata Grace.

"Inilah yang tidak kami dukung. Karena itu, kami mengatakan kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik," imbuhnya.


Sementara itu, komisioner Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan perda-perda diskriminatif yang dicatat oleh Komnas Perempuan tidak semua berbasis agama. Namun, menurutnya, memang ada perda yang menggunakan tafsir agama untuk membatasi ruang gerak.

"Tapi memang ada perda-perda yang menggunakan tafsir-tafsir agama, misalnya di satu daerah ada kalau hari Minggu tidak boleh berjualan karena dianggap mayoritas agama di sana beribadah. Sama juga dengan yang di bulan Ramadan karena mayoritas beribadah juga tidak boleh berjualan. Jadi itu yang namanya menggunakan tafsir agama. Jadi kami lebih suka menggunakan kebijakan diskriminatif karena mereka membatasi ruang gerak orang untuk bisa menikmati hak konstitusional," ucap Azriana. (dhn/dhn)

https://news.detik.com/berita/4308316/di-komnas-perempuan-ketum-psi-dapat-buku-soal-perda-diskriminatif





0 komentar:

Soal Polemik Perda Syariah, Yenny Wahid Harap Aturan Tak Diskriminasi Warga Tertentu

 Yenny Wahid, putri dari mendiang Presiden ke-IV RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), angkat bicara terkait laporan atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie soal menolak perda syariah.

Yenny mengatakan, sebaiknya hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas bukan golongan tertentu.
"Buat kita semua aturan hukum yang ada di Indonesia itu harus aturan yang bersentuhan dengan masyarakat luas, tidak hanya mengatur satu kepentingan agama tertentu. Dari dulu semua perda yang punya potensi memecah belah masyarakat, berdasarkan kelompok keyakinan, ras, dan sebagainya itu sebaiknya tidak ada di Indonesia," kata Yenny di acara Deklarasi Pertiwi, Menteng, JakartaPusat, Sabtu(17/11).
Yenny mengungkapkan, apabila ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mambuat peraturan yang nantinya akan mendiskriminasi golongan minoritas, sebaiknya hal itu ditiadakan karena berpotensi memecahkan bangsa.
"Kalau Wahid Foundation kita selalu menginginkan semua aturan tidak untuk diskrimniasi warga lain. Kalau ada pernyataan-pernyataan perda yang mendsikriminasi, terutama kelompok minoritas maka tentunya tidak boleh ada di Indonesia buat kita," ungkapnya.
"Kalau ada potensi diskriminasi maka artinya dia sudah bertentangan dengan semangat UUD 1945, bahkan dalam aturan ketatanegaraan semua peraturan dalam level apapun harus sama semangat 1945," sambungnya.
Menurutnya, peraturan-peraturan yang dibuat untuk merugikan suatu golongan tertentu nantinya akan hilang sendirinya. Karena hal itu tidak membangun masyarakat secara keseluruhan.
"Jadi sebenarnya perda-perda yang punya indikasi diskriminasi ketika dalam aplikasi legalitasnya pasti akan gugur sendiri, dan warga negara yang merasa dikariminasi punya hak untuk yudisial review atau langkah-langkag banding," pungkasnya.
Diberitakan, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Grace dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.
Eggi Sudjana selaku kuasa hukum Zulkhair menilai, pernyataan Grace lebih parah dibandingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat terjerat penistaan agama. Sedangkan, dugaan tindak pidana penistaan agama dari pernyataan Grace terdapat pada tiga poin yakni menyatakan bahwa peraturan daerah (perda) menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.
"Menurut hemat saya, secara ilmu hukum ini lebih parah dari Ahok," kata Eggi di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11). [gil]
https://www.merdeka.com/peristiwa/soal-polemik-perda-syariah-yenny-wahid-harap-aturan-tak-diskriminasi-warga-tertentu.html

0 komentar:

Erick Thohir: Konsultan kampanye kami rakyat


Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyebut tak memiliki konsultan politik untuk kampanye Pemilihan Presiden 2019. Konsultan kampanye kubu Jokowi-Ma'ruf adalah rakyat.

"Konsultan kampanye kami ya rakyat. Mereka yang paling bagus dan paling tahu," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).
Pengusaha media itu menolak memakai jasa konsultan. Apalagi konsultan asing untuk memenangkan Pilpres. Karena rakyat lah yang menentukan.
"Enggak usah pakai konsultan, enggak usah pakai impor atau konsultan asing," jelas Erick.
Seperti diketahui pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno diisukan menggunakan konsultan asing. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan jasa konsultan itu telah digunakan sejak Pilpres 2014.
Namun, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga langsung membantahnya. Ketua BPN Djoko Santoso mengaku tak memiliki uang untuk membayar jasa konsultan asing. [fik]
https://www.merdeka.com/politik/erick-thohir-konsultan-kampanye-kami-rakyat.html

0 komentar:

Erick Thohir: Capres-cawapres kami kerja nyata, tidak goreng isu


Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyebut pihaknya tidak pernah berkampanye dengan menggoreng isu terhadap lawannya. Dia mengklaim hanya menampilkan kerja Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.


"Kita tidak pernah menggoreng isu, cawapres kita, capres kita, semua kerja nyata," ujarnya di sela Rakernas TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur Sabtu (27/10).
Namun, Erick mengakui masyarakat kadang salah kaprah apakah kerja-kerja sebagai petahana merupakan kampanye. Bawaslu, kata mantan bos Inter Milan itu, telah menyamakan persepsi.
"Memang kadang-kadang banyak pihak masih bingung ketika beliau turun ke jalan sebagai presiden dan sebagai kandidat capres," ucapnya.
Bawaslu memperbolehkan Jokowi tak perlu mengambil cuti penuh selama menjadi kandidat capres. Pihaknya pun menegaskan Jokowi hanya berkampanye pada Sabtu dan Minggu.
"Bawaslu juga mengamini, kalau kepala negara kita cuti penuh gara-gara pemilu berarti negara kita berhenti bekerja, ekonomi didiamkan, pembangunan berhenti, kan ga bisa," jelasnya.
Meski sudah diberikan keleluasaan untuk berkampanye, Jokowi masih menyempatkan untuk bekerja. Seperti saat Rakernas ini, mantan Gubernur DKIJakarta itu pada hari sama meresmikan penggratisan jembatan Suramadu.
"Jadi saya sangat keberatan kalau dibilang kami dari tim pemenangan nasional atau daerah hanya melemparkan isu, tidak, kami kerja nyata, presiden kami pada saat ini yang insya allah satu kali lagi, kerja nyata, jadi kita tidak lempar isu," pungkasnya. [fik]
https://www.merdeka.com/politik/erick-thohir-capres-cawapres-kami-kerja-nyata-tidak-goreng-isu.html

0 komentar:

Ma'arif Institute Soal Perda Agama: Kita Sudah Konsisten pada Pancasila


Ilustrasi Pancasila. ©2016 Merdeka.com

Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Muhammad Abdullah Darraz menilai, langkah hukum yang diambil Eggy Sudjana tidak perlu dilakukan. Pasalnya caleg dari PAN itu melaporkan Ketum PSI Grace Natalie ke Bareskrim Polri karena dianggap sebagai penista agama.

Sebelumnya, Grace mengatakan partainya menolak Perda Injil dan Syari'ah karena hukum di Indonesia mesti universal berlaku untuk semua agama, tidak parsial.
"Enggak perlu enggak penting dilakukan kalau kita sudah konsisten pada Pancasila," katanya saat dihubungi, Jumat (16/11).
Darraz mengungkapkan, Perda Syariah dan Perda Injil tersebut merupakan kecenderungan dari politik identitas. Dan ini bisa saja menjadi pemantik dari perpecahan di masyarakat nantinya.
Dia mengingatkan, bapak bangsa menyadari jika masyarakat di Indonesia beragama. Untuk itu, pada sila pertama mereka memasukkan unsur tersebut secara global, Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Pendiri bangsa kita juga enggak mau itu (menonjolkan ego). Mereka memaklumi kita ini beragama. Agama itu dirangkul," jelasnya.
Darraz mengharapkan, Perda Syariah maupun Perda Injil tidak terealisasi nantinya. Sebab, dia khawatir, nantinya keberadaan aturan tersebut menyebabkan perpecahan di masyarakat.
"Adanya perda itu (Syariah dan Injil) malah menonjolkan egoisme masing masing agama, walaupun saya yakin masing masing agama mengajukan itu. Tapi Perda itu bisa jadi cikal bakal perpecahan. Mari kembali ke Pancasila," tutupnya. [fik]
https://www.merdeka.com/peristiwa/maarif-institute-soal-perda-agama-kita-sudah-konsisten-pada-pancasila.html




0 komentar:

Tak Takut Elektabilitas Anjlok, Ini Alasan PSI Tolak Perda Berbasis Agama


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 
Grace Nataliemenolak peraturan daerah (Perda) berbasis agama. Dia ingin Indonesia memiliki produk hukum yang menyeluruh untuk setiap personal hingga seluruh pemeluk kepercayaan manapun.

"PSI tidak antiagama sama sekali tidak. Justru pertanyaannya, kami menolak perda-perda berbasis agama karena kami ingin menempatkan agama di tempat yang tinggi. Karena agama itu jangan lagi dipakai sebagai alat politik," tutur Grace di Jokowi Center, Jalan Ki Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).
Menurut Grace, produk hukum mestinya universal, tidak parsial, dan tidak mendasar pada agama apapun. Para pendiri bangsa, lanjut dia, melalui Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila merujuk hukum melalui sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Tidak merujuk pada agama apapun dan kami ingin mengembalikan lagi kepada konstitusi agar tidak ada lagi namanya mayoritas minoritas. Semua agama mulia dan semua warga negara sesuai dengan konstitusi bisa menjalankan keyakinannya di mana pun mereka berada sebagai warga negara," jelas dia.
Grace menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dia dapat, intoleransi di negeri ini semakin memburuk. Enam dari sepuluh orang Indonesia tercatat tidak bersedia memilih orang yang berbeda keyakinan khususnya dalam dunia politik.
"Ini kan beragam banget dan agama yang kita akui mungkin hanya lima. Ditambah lagi adanya kepercayaan. Masyarakat adat misalnya, yang mempunyai keyakinannya masing-masing dan itu tidak di paksakan untuk tunduk di dalam produk hukum berdasarkan agama tertentu. Akan sangat rawan potensial sekali timbul konflik," beber Grace.
Lebih lanjut, kata dia, Perda berdasarkan agama akan sangat potensial menimbulkan konflik antaragama, bahkan di antara mereka yang memiliki keyakinan sama.
"Karena pemahaman setiap orang meskipun agamanya sama, tapi kan pemahamannya bisa berbeda. Nah konflik-konflik seperti ini yang ingin kita hindari, karena saat potensial jika ada Perda yang hanya berbasis sebuah agama," katanya.
Grace mencontohkan tentang aturan minuman keras dan prostitusi di Indonesia. Pada dasarnya, hukum yang universal dan dibuat tanpa berlandaskan agama pun dapat mengatur permasalahan itu.
"Bahkan kalau kita bicara ilmu kesehatan, yang namanya miras itu berbahaya untuk kesehatan. Dan kita setuju itu harus ada pengaturannya. Ada pembatasan umur misalnya yang bisa mempunyai akses terhadap minuman yang memiliki kandungan alkohol. Tapi itu kan bisa diatur dalam hukum, produk hukum, tidak harus kemudian jadi produk agama," ujar Grace.
"Prostitusi itu adalah perdagangan manusia dan kita menentang itu, itu bisa diatur dalam produk hukum. Tidak perlu bertolak pada agama tertentu," lanjutnya.
Grace Sayangkan Laporan Terkait Penolakan Perda Agama
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyayangkan sikap Eggi Sudjana dan pihak lainnya yang melayangkan laporan ke polisi terkait perbedaan pandangan soal keberadaan peraturan daerah (Perda) berlandaskan agama.
Eggi Sudjana melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat 16 November 2018 atas dugaan ujaran kebencian. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM.
"Bang Eggi punya nomor telepon saya, tapi kenapa enggak telepon saya. Teleponnya pihak kepolisian. Sayang banget. Dikit-dikit (lapor)," tutur Grace.
Menurut Grace, pihaknya sangat membuka ruang diskusi untuk membahas berbagai pendapat yang dinilai berseberangan oleh kalangan lain. Jangan hanya karena berbeda pendapat, langsung begitu saja memainkan ranah hukum yang sarat dengan kepentingan tertentu.
"Ini juga sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat kita. Sekarang ini kalau berbeda, seolah-olah salah. Ayo dong kita diskusi. Kita saling, ya di mana poin tidak setujunya, jadi jangan enggak setuju, lapor, pidana, polisikan. Bisa rusak nih penjara penuh dengan orang-orang yang dilaporin hanya karena berbeda," jelas dia.
Hal ini juga berlaku untuk para politisi dan partai lain yang juga memiliki pandangan berbeda. Apalagi bagi mereka yang sudah senior di dunia perpolitikan.
"Didiskusikanlah. Ini perlu pendidikan politik juga. Dan kalau itu datang dari politisi-politisi senior, kami justru menyayangkan ya. Kita ini pendatang baru di politik, tapi kami justru open untuk diajak diskusi. Kita bersedia kok, kami menjelaskan kenapa kami mengambil posisi ini. Jadi jangan lapor, ngobrol saja belum," Grace menandaskan.
PSI Tak Khawatir Elektabilitas Anjlok
Memilih sikap menolak perda berbasis agama, lanjut Grace, tak membuat PSI takut kehilangan suara. Menurutnya, sejak awal yang diperjuangkan partainya adalah anti korupsi dan antiintoleransi.
"Enggak. Karena ini dari awal sudah menjadi DNA kami. Dan kita lihat problem intoleransi itu sudah makin parah," tutur Grace.
Grace yakin, masyarakat akan tetap memilih PSI dengan melihat konsistensi arah dan tujuan partai tersebut dalam memberantas korupsi dan intoleransi di Indonesia.
"Sekalipun itu tidak populis. Problem partai hari ini, mereka mengentertain politik identitas demi elektabilitas dan demi popularitas yang tadi. Sehingga akhirnya angkanya sekarang serem gak sih kita. Karena mengentartain politik identitas demi elektabilitas, akhirnya angkanya sudah sebesar itu sekarang. Dan itu akan sangat potensial memicu konflik di antara warga," beber Grace.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [lia]
https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-perempuan-nilai-ketum-psi-dituduh-penistaan-agama-bukan-diskriminasi.html

0 komentar:

DAHSYATNYA PIDATO JOKOWI DI HUT PSI KE-4



DAHSYATNYA PIDATO JOKOWI DI HUT PSI KE-4

0 komentar:

Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama




Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama



0 komentar:

PIDATO LENGKAP KETUA UMUM PSI GRACE NATALIE DI FESTIVAL 11



PIDATO LENGKAP KETUA UMUM PSI GRACE NATALIE DI FESTIVAL 11


0 komentar:

Grace Natalie: Jokowi adalah Titik Terang


Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan, PSI adalah resultante dari refleksi panjang atas keadaan bangsa yang terancam korupsi dan intoleransi. Namun pada saat lain PSI melihat sebuah harapan.
“Titik terang itu bernama Joko Widodo. Seorang presiden, yang mendobrak tradisi kekuasaan yang selama ini didominasi elite politik lama,” kata Grace dalam pidatonya di Festival 11 di ICE BSD, Minggu 11 November 2018.
Sama seperti kebanyakan dari kita, lanjut Grace, Jokowi melewatkan masa kecil dalam suasana prihatin. Tapi berkat kejujuran, kerja keras, dan kemauan untuk belajar, Jokowi bisa menduduki jabatan tertinggi negeri ini.
“Itulah “Indonesian Dreams”: siapa pun kamu, apa pun latar belakangmu, akan punya kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang kamu cita-citakan, asal mau belajar dan bekerja keras,” kata Grace.
https://psi.id/berita/2018/11/11/grace-natalie-jokowi-adalah-titik-terang/

0 komentar:

Jokowi: Meskipun Muda, Lompatan dan Inovasi PSI Luar Biasa

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan, PSI adalah resultante dari refleksi panjang atas keadaan bangsa yang terancam korupsi dan intoleransi. Namun pada saat lain PSI melihat sebuah harapan.
“Titik terang itu bernama Joko Widodo. Seorang presiden, yang mendobrak tradisi kekuasaan yang selama ini didominasi elite politik lama,” kata Grace dalam pidatonya di Festival 11 di ICE BSD, Minggu 11 November 2018.
Sama seperti kebanyakan dari kita, lanjut Grace, Jokowi melewatkan masa kecil dalam suasana prihatin. Tapi berkat kejujuran, kerja keras, dan kemauan untuk belajar, Jokowi bisa menduduki jabatan tertinggi negeri ini.
“Itulah “Indonesian Dreams”: siapa pun kamu, apa pun latar belakangmu, akan punya kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang kamu cita-citakan, asal mau belajar dan bekerja keras,” kata Grace.
https://psi.id/berita/2018/11/11/grace-natalie-jokowi-adalah-titik-terang/

0 komentar:

4 Hal yang Membuat Jokowi Dicintai Rakyat

Pengalaman personal saya dengan Pak Jokowi dan hasil observasi saya berinteraksi dengan masyarakat menyimpulkan ada 4 hal yang membuat Pak Jokowi dicintai rakyat.
Pertama, Pak Jokowi pekerja keras. Dengan selogan “kerja, kerja, kerja” 4 tahun ini Jokowi ini  telah menyelesaikan  banyak proyek pembangunan bahkan yang diasumsikan tidak akan bisa diselesaikan.
Kedua, Pak Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, bersahaja, sabar, santun dan rendah hati dan taat beribadah. Ini adalah karakter utama pemimpin yang sulit dicari tandingannya.
Ketiga, Pak Jokowi berhasil memisahkan proyek pembangunan dan bisnis keluarganya. Istri, anak, dan mantunya membuka usaha sendiri yang tidak ada hubungannya dengan anggaran negara.
Keempat, Pak Jokowi pemimpin yang energik. Beliau pemimpin yang tidak hanya duduk di istana. Ia keliling mengecek pembangunan. Bertemu rakyat menangkap aspirasi mereka. Ini tidak mungkin dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki kesehatan fisik paripurna.

https://psi.id/berita/2018/10/21/4-hal-yang-membuat-jokowi-dicintai-rakyat/



0 komentar:

PSI Laporkan Penyebar Foto Hoax Grace Natalie ke Polisi

Ketua Umum PSI Grace Natalie, yang diwakili Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), melaporkan sejumlah pemilik akun di media sosial yang memposting dan memfitnah dengan merekayasa foto dirinya ke Polda Metro Jaya.
Anggota Jangkar Solidaritas, Muannas Alaidid, menyatakan melaporkan kasus ini dengan menggunakan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  tentang pencemaran nama baik dan tentang hate speech atau ujaran kebencian
“Karena hal ini menyerang kehormatan dan menimbulkan kebencian terhadap Partai Solidaritas Indonesia, juga terkait pasal 28 UU ITE tentang pengeditan. Hal ini juga melanggar Pasal 35 UU ITE dan juga UU tentang pornografi, “ kata Muannas di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Rabu 14 November 2018
“Hari ini ada sekitar enam akun yang akan kami laporkan,” kata Muannas. Menurut dia, keenam akun itu menyebarkan foto hasil suntingan yang seakan-akan menunjukkan Grace tengah berpose setengah telanjang. Ia mengatakan penyuntingan dilakukan dengan memasukkan wajah Grace ke foto tersebut.
“Gambar itu sama sekali bukan Sis Grace. Tapi orang lain yang membuat sedemikian rupa, seolah-olah itu merupakan data otentik. Padahal bukan,” ujar Caleg DPR RI dari dapil  Jabar VII ((Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang) tersebut.
Dalam salah satu postingan tersebut, kata Muannas, bahkan ada tudingan pelacur kepada Grace.
Muannas menegaskan, “Saya minta Polri segera menangkap pelaku atas nama akun Srikandi Rahayuningsih dan pemilik akun lain dalam waktu sesingkat-singkatnya mengingat bukti sudah lebih dari cukup.”
Menurut Muannas, ini untuk kesekian kalinya PSI diserang, khususnya menyasar Ketua Umum Grace Natalie. Sebelumnya, sebagai contoh, ada akun yang menyebarkan hoax tentang dia dan Pak Ahok.
“Kami memahami ini adalah risiko yang harus kami derita dalam melawan hoax dan kebencian SARA. Memang tidaklah mudah, harus ada dukungan dari semua pihak. Tapi kami tidak akan pernah mundur membangun politik indonesia yang sehat dan cerdas, tanpa hoax dan fitnah,” pungkas Muannas.
https://psi.id/berita/2018/11/15/psi-laporkan-penyebar-foto-hoax-grace-natalie-ke-polisi/

0 komentar:

Penjelasan Sikap PSI mengenai Perda Agama

Q: Bagaimana posisi dasar PSI terkait perda agama?
A: PSI adalah partai yang menghormati keyakinan agama dan akan berjuang agar setiap warga bisa menjalankan keyakinannya di manapun di negeri ini, sebagaimana dijamin Konstitusi. Sila pertama Pancasila adalah bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai Ketuhanan, bukan monopoli dukungan terhadap agama tertentu. Hukum yang mengatur kehidupan bersama harus didasarkan pada prinsip universal, bukan parsial, mengingat keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Pada koridor negara hukum, semua orang sama dan setara. Dalam praktek otonomi daerah, pelaksanaan perda agama menimbulkan sejumlah persoalan yang berpotensi mengikis sendi-sendi bangunan kebangsaan, membangun sekat, menciptakan ketidaksamaan posisi di hadapan hukum, dan berpotensi mengancam integrasi nasional.

Q: Dalam konteks apa pernyataan Ketua Umum PSI mengenai penolakan PSI terhadap Perda Syariah dan Perda Injil?
A: Ini adalah bentuk konsistensi terhadap DNA PSI yang menolak praktek Intoleransi di Indonesia. Dalam pengamatan PSI, Perda-perda tersebut berpotensi menciptakan praktek perlakuan tidak sama di hadapan hukum. Dalam konteks negara hukum harus ada sinkronisasi antara Konstitusi UUD 1945, Perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Selain itu juga Perda-perda agama memicu meningkatnya politik identitas dan intoleransi karena memaksakan peraturan yang berdasarkan satu agama pada semua warga yang jelas-jelas berbeda agama.

Q: Jadi bagaimana PSI memandang peran agama dan negara?
A: Agama di Indonesia memegang peran penting dalam hampir semua babakan sejarah Indonesia dalam semangat mencerahkan dan membebaskan. Muhammadiyah dan NU serta organisasi keagamaan lainnya telah lahir sebelum Indonesia lahir. Jadi PSI tetap mendorong pembelajaran agama yang baik untuk menjadi nilai dan sikap hidup etis (akhlak) anak muda Indonesia. PSI juga mendorong peran-peran organisasi keagamaan di sektor publik untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Q: Bagaimana pernyataan tersebut jika diletakkan pada konteks Qanun Syariah di Aceh?
A: Dalam kasus Aceh, Qanun Syariat Islam tidak menabrak Perundang-undangan di atasnya, karena ada UU Pemerintahan Aceh yang menjadi rujukan terbitnya Qanun. Dalam hal ini unsur Lex Specialis (aturan hukum khusus) berlaku untuk Qanun Syariah di Aceh. Jadi pernyataan Ketum PSI tidak mencakup Perda yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, Qanun Syariat Islam di Aceh contohnya. Tentu PSI mendorong pembuatan Qanun yang inklusif, yang tekait langsung dengan kepentingan publik seperti qonun pemberantasan korupsi, qanun layanan publik yang akuntabel dan transparan.

Q: Apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI adalah Partai Anti Agama, bahkan PKI?
A: Pengurus PSI banyak yang berlatar belakang santri, aktivis NU, Muhammadiyah dan gereja. Tidak mungkin PSI membenci agama. Justru PSI adalah partai yang tidak mau agama dijadikan komoditas politik. Agama terlalu mulia untuk digunakan sebagai alat politisasi. Lagipula isu agama dan SARA sangat berpotensi menyulut konflik di masyarakat karena menyangkut identitas asasi yang tidak boleh dieksploitasi untuk keperluan politik. PSI sangat melarang Caleg dan struktur Partainya untuk berkampanya dengann menggunakan isu Agama dan SARA, apalagi berkampanye di rumah ibadah. Ini penghormatan PSI terhadap hak asasi setiap manusia untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

PKI dibubarkan jauh hari sebelum PSI didirikan. Ideologi komunis adalah ideologi politik yang bangkrut yang kini tidak memiliki daya pikat politik sama sekali.

Q: Ada tuntutan untuk membubarkan dan memboikot PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Bagaimana?
A: PSI tidak akan mundur setapak pun dari perjuangan untuk melawan setiap bentuk intoleransi di Indonesia. Masa depan Indonesia yang merdeka dan melindungi setiap warga negaranya untuk berkeyakinan, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai dalam harmoni jauh lebih penting untuk diperjuangkan.

Q: Apakah PSI tidak khawatir pernyataan tersebut akan memengaruhi elektabilitas PSI dalam Pemilu 2019 yang akan datang?
A: PSI adalah partai yang dibangun dengan membawa DNA kebajikan dan keragaman. Sehingga pemilih PSI adalah mereka yang juga merupakan individu yang sepakat dengan perjuangan PSI tersebut. Dengan demikian PSI tidak pernah khawatir tudingan atas pernyataan Ketum PSI tersebut akan menggerus elektabilitas PSI, justru sebaliknya pendukung PSI semakin yakin dan percaya bahwa PSI benar adalah partai yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilainya.

Q: Sebagai Parpol peserta pemilu harusnya PSI tidak perlu membuat pernyataan seperti itu. Apalagi di depan Presiden Jokowi dan diliput media massa?
A: Justru PSI harus menyatakan hal tersebut sebagai bentuk konsistensi PSI di dalam barisan koalisi pendukung Pak Jokowi. Di negara ini hak untuk berkumpul dan berserikat dijamin oleh Konstitusi dan UU. Banyak perda yang lahir justru mereduksi hak warga negara khususnya perempuan dan minoritas. Aturan berpakaian, aturan jam keluar malam, aturan berkumpul laki-laki dan perempuan, semua hal itu malah mempersempit ruang hak warga negara yang secara konstitusional sudah dijamin UU. PSI memberanikan diri menjadi pelopor untuk melawan praktek intoleransi seperti itu.

Q: Apakah menurut PSI keberadaan Perda tersebut begitu mengganggu kehidupan berbangsa?
A: Tentu. Pertama proses lahirnya Perda tidak melalui proses keterlibatan publik secara mendalam. Banyak Perda lahir minus legitimasi sosial, biasanya lahir karena kepentingan elit yang malas berpikir mengenai isu-isu dan persoalan rakyat yang sebenarnya. Karena malas mencari akar persoalan dan solusi persoalan masyarakat yang sebenarnya, akhirnya menggunakan isu Perda berbasis agama untuk menutupi ketidakmampuan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Ketidakmampuan mereka mengatasi persoalan kemiskinan, kesehatan, sosial, pendidikan, berupaya mereka sembunyikan dengan mengangkat persoalan moral publik sebagai akar persoalan masyarakat. Misalnya mereka menganggap kasus kemiskinan karena maraknya kasus perzinaan, persoalan pengangguran dianggap sebagai akibat cara berpakaian masyarakat yang tidak sesuai kaidah agama, dan seterusnya. Pendek kata semua persoalan sosial lahir dianggap karena moral masyarakat sudah rusak. Padahal persoalan-persoalan sosial itu muncul karena ketidakmampuan mereka mengemban amanah kekuasaan.

Q: Apakah PSI justru menjadi intoleran dengan menolak perda syariah dan perda injil?
A: Tentu tidak. Justru langkah ini dilakukan untuk menjaga toleransi di Indonesia. Agar toleransi tetap hidup, kita tidak boleh bersikap toleran pada kaum intoleran (paradox of tolerance). Dalam hal ini, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tidak boleh ditoleransi. Agama terlalu mulia jika diturunkan menjadi perda.

Q: Beberapa perda berbasis agama memiliki tujuan baik, misalnya melarang miras dan melarang prostitusi. Apakah PSI juga anti terhadap perda-perda seperti ini?
A: Dua persoalan masyarakat ini sebenarnya sudah diatur dalam KUHP dan berlaku umum untuk seluruh anggota masyarakat.
PSI percaya bahwa minuman keras membahayakan kesehatan. Karena itu penjualannya harus dikendalikan dan diawasi agar anak-anak tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi tempat penjualan (distribusi) dengan kadar alkohol tertentu mesti diregulasi untuk menghindari mudharat terutama bagi anak-anak.
Sementara untuk prostitusi, PSI berpendapat praktik trafficking atau jual beli manusia adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Perempuan adalah korban utama kejahatan ini. PSI terdepan memberantas kebiadaban ini. KUHP telah mengatur larangan bagi orang untuk mengambil keuntungan dari praktik prostitusi.
Sejatinya, kedua hal tadi bisa diatur berdasarkan prinsip umum seperti keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Aturan hukum haruslah berdasarkan alasan objektif dan penamaannya juga harus netral agar tidak dilihat sebagai peraturan yang datang dari kelompok  tertentu saja.

0 komentar:

Popular Post

Contact

Powered by Kristian Thomas.